Dalamproses pengadaan di masa darurat setidaknya ada empat fase penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian pembayaran, dan audit. Menurut Perka LKPP No. 13/2018, menteri/kepala lembaga SuratEdaran Deputi II Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog Melalui Negosiasi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan; Keputusan Deputi II Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; File: Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun File TPKadalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Tugas TPK Menurut Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 adalah KepalaLKPP Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan harus dihadiri sekurang-kurangnya ½ n + 1 dari seluruh anggota Tim Penilai, di mana n adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai. 11. Berita Acara Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut BAPAK PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun Berkas-berkas terkait pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP. Pokja ULP Peserta Kepala ULP PPK APIP PA/KPA PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi. 6 - Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI 22. KEPALALEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait Agen Pengadaan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; b. Tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: Kategori: Peraturan Kepala LKPP: Nomor: 2: Tahun: 2017: Tanggal Diundangkan: Kamis, 23 Februari 2017: Diunduh Sebanyak: 2.891 kali: Status: Dicabut oleh : Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Tidakada persentase berapa keuntungan dan berapa overhead-nya. Lebih kemudian lagi contoh ini hanya untuk contoh pekerjaan konstruksi. Bukan untuk pengadaan barang, jasa lainnya atau konsultansi. Parahnya argumen ini dipatahkan oleh Perka LKPP 14/2012 tentang petunjuk teknis Perpres 70/2012. Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa: Kategori: Peraturan Lembaga: Nomor: 4: Tahun: 2020: Tanggal Diundangkan: Kamis, 28 Mei 2020: Diunduh Sebanyak: 2.458 kali: Status: Mencabut : Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; File: Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun File CBOS.